PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA MENUJU SMART FOREST CITY DALAM PERSPEKTIF CONSTOTUTIONAL GREEN POLICY
Abstract
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membawa visi besar transformasi Indonesia menuju kota masa depan berbasis keberlanjutan. Konsep Smart Forest City yang diusung menempatkan pembangunan IKN tidak hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol harmonisasi antara teknologi, tata kelola modern, dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, di balik gagasan ideal tersebut, terdapat berbagai persoalan konstitusional, ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang memunculkan perdebatan kritis dalam perspektif constitutional green policy. Buku ini hadir untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pembangunan IKN diposisikan dalam kerangka negara hukum, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia.
Melalui pendekatan multidisipliner, buku ini menguraikan teori pembangunan berkelanjutan, green economy, konstitusionalisme lingkungan, hingga konsep Smart Forest City yang menjadi fondasi pembangunan IKN. Pembahasan tidak hanya berhenti pada aspek konseptual, tetapi juga menelaah berbagai regulasi, kebijakan pemerintah, sinkronisasi hukum pusat dan daerah, serta dinamika kelembagaan yang berperan dalam implementasi pembangunan IKN. Selain itu, buku ini mengungkap berbagai problematika yang muncul, seperti degradasi ekosistem, konflik agraria, tantangan investasi, risiko korupsi, dan kesenjangan normatif dalam tata kelola pembangunan nasional.
Sebagai kontribusi akademik dan praktis, buku ini menawarkan model Constitutional Green Policy Framework (CGPF) sebagai paradigma kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan nilai konstitusional, prinsip keberlanjutan, dan tata kelola lingkungan dalam pembangunan IKN. Model ini diharapkan menjadi alternatif konseptual untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, tetapi juga menjamin keadilan ekologis, perlindungan hak masyarakat, serta keberlanjutan antargenerasi. Buku ini relevan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, pengambil kebijakan, maupun masyarakat luas yang ingin memahami arah pembangunan IKN dalam perspektif hukum dan kebijakan lingkungan kontemporer.
